Inilah Tokoh & Ormas Yang 'Berperang' Lawan Ahok

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk me- lakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di badan jalan dan trotoar di kawasan Pasar Tanah Abang, berubah menjadi ajang perang kata-kata antara pemimpin Pemprov DKI dengan be- berapa pihak.

Pernyataan bernada menyindir dan mengecam pun hampir setiap hari terlotar terkait rencana itu. Hal tersebut di picu setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melontarkan pernyataan keras dengan mengatakan PKL yang bandel akan di pidanakan dan dipenjara.

Pria yang akrab di sapa Ahok itu menilai, PKL bisa saja dipidanakan karena telah melanggar Perda yang ada. Selain itu Ahok juga menuding adanya pihak-pihak yang membeking PKL disana, mulai dari pejabat Pemprov hingga preman. Sontak saja per- nyataan itu mendapat balasan dari beberapa pihak.

Sebenarnya, rencana relokasi PKL dari pinggir jalan ke Blok G Pasar Tanah Abang, mempunyai tujuan yang baik, yakni untuk membebaskan jalan-jalan disekitar pasar dari kemacetan.

Berikut pihak-pihak yang menyerang balik Wakil Gubernur Basuki Tjahaya Purnama atau yang kerap di sapa Ahok, terkait dengan rencana penataan PKL di Pasar Tanah Abang.

1. Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI)

Upaya penertiban PKL di Tanah Abang oleh Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menuai kecaman dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI). Konflik ini bermula saat Ahok, sapaan Basuki menyatakan PKL akan di penjarakan karena telah melanggar perda.

Perseteruan antara APKLI dengan Ahok pun semakin memanas, hingga berbuntut pada pengiriman somasi oleh pihak APKLI kepada Ahok. Ketua Umum DPP APKLI, Ali Mahsum, menjelaskan dalam somasi itu, APKLI menuntut agar Wagub Basuki Tjahaja Purnama untuk meminta maaf terkait pernyataannya, paling lambat 14 hari sejak surat somasi itu dikirimkan.

"Bila dalam waktu 14 hari Ahok tidak meminta maaf, kita akan ajukan ke MK", tegasnya pada 23 Juli lalu.

Ali menilai pernyataan Wagub yang akrab di sapa Ahok itu sangat mencederai hati para pedagang kaki lima. Selain itu tidak pantas seorang pemimpin mengatakan hal seperti itu.

"Pak Ahok harus minta maaf. Sebab apa yang ia sampaikan telah menyakiti hati serta telah mencederai harkat martabat kami sebagai pedagang kaki lima. Jika ia berlaku seperti itu, apa bedanya Ahok dengan penjajah?, ini bukan negeri yang di pimpin oleh preman yang sok berkuasa, bisa sembarangan main ancam", tegasnya.

Terkait somasi itu, Ahok membalas jika ancaman seperti itu memang dibutuhkan. "Memang mesti diancam, ancaman sosialisasi. Saya tidak ancam saja kamu ngelunjak. Saya kasih tahu dulu ini jadi pas saya ambil tindakan kamu jangan bilang saya nggak ingetin lho", tegasnya.

2. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Haji Lulung)

Kekisruhan PKL Tanah Abang kian meluas. Pernyataan Ahok tentang adanya oknum DPRD DKI yang membekingi PKL Tanah Abang menyulut kemarahan tokoh Tanah Abang yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana, atau Haji Lulung.

Lulung menilai pernyataan Ahok, tentang adanya oknum DPRD DKI yang 'bermain' atau membekingi PKL Tanah Abang, dianggap sebagai sikap celengean. Lulung pun meminta Ahok untuk memeriksakan kejiwaan Ahok.

"Ahok itu perlu di periksa kejiwaannya, Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke pak Jokowi tolong Wagub ditegur", tegasnya, 25 Juli lalu.

"Mereka sadar melanggar Perda. Saya bilang kita harus sejalan, mereka harus mau ditata, ditertibkan. Mereka setuju, cuma aspirasi mereka tidak mau di Blok G. Saya ini orang lama di Tanah Abang, tapi coba tanya, apa pernah Haji Lulung memeras, apa pernah Haji Lulung masuk penjara ? Kalau mau d isebut preman ya nggak apa-apa", lanjutnya.

Menanggapi pernyataan itu, Ahok pun balik menyerang dengan mengatakan sebagai Wakil DPRD Abraham Lunggana tidak mengerti Perda. Ia bahkan mengatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa mencopot jabatan orang tersebut.

"Sayang sekali, ya. Saya pikir Jakarta kacau mungkin ada wakil ketua DPRD seperti dia, yang tidak mengerti perda dan ngajak warganya melanggar perda", kata Ahok di Balaikota DKI, 26 Juli lalu.

"Kalau terbukti ada anggota DPRD yang melawan, menghasut rakyat melanggar perda, dia otomatis sudah gugur sebagai anggota DPRD sebetulnya, lho. Sumpah jabatannya sudah gugur", lanjutnya.

3. Ormas RAJJAM Ahok

Pernyataan Ahok membalas kritik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana, memicu beberapa Ormas di Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di Balaikota DKI Jakarta pada Senin (29/7) kemarin.

Aksi unjuk rasa dari elemen masyarakat yang menamakan diri 'Rakyat Jakarta Jahit Mulut (RAJJAM) Ahok' itu, mendesak Ahok meminta maaf kepada warga Tanah Abang, khususnya tokoh Betawi Tanah Abang, Haji Lulung, terkait permasalahan PKL Tanah Abang.

Aksi 'RAJJAM Ahok' ini di klaim di ikuti oleh be- berapa Ormas, di antaranya Forkabi, Pemuda Panca Marga, Forum Pemuda Betawi, Laskar Merah Putih, Gerak Betawi, Komunitas Betawi Menteng, Brigade Anak Jakarta, dan lainnya.

Aksi baru bubar setelah Ahok menelepon secara langsung Lulung dan mengajaknya bertemu untuk membicarakan masalah penataan PKL di Pasar Tanah Abang. Demonstran dari 'RAJJAM Ahok' menilai hal tersebut menandakan Ahok sudah menyerah.

4. Wakil Ketua DPRD Triwicaksana (Bang Sani)

Masih seputar kebijakan Ahok soal penertiban PKL Tanah Abang, Wakil Ketua DPRD DKI Fraksi PKS Triwicaksana mengkritik kebijakan Ahok soal pengharusan PKL Tanah Abang ber KTP DKI Jakarta. Menurut pria yang akrab di sapa Sani ini, kebijakan Ahok ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial.

"Pedagang harus ber-KTP DKI, dulu saat mencalonkan diri Gubernur Jokowi tak ber-KTP DKI", kata Ketua MPW PKS DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana, Sabtu (27/7).

Kendati menyambut baik penertiban PKL, namun politisi asal PKS ini menganggap bahwa kebijakan Gubernur DKI Jokowi tentang pengharusan ber-KTP DKI bagi pedagang yang berjualan di Blok G Pasar Tanah Abang dapat me- nimbulkan kecemburuan sosial, bagi para pedagang lain, dan itu berpotensi konflik.

"Janganlah di batasi. Siapa saja boleh berdagang, tapi dengan syarat mereka (pedagang) harus mau di tertibkan", tandasnya.

Pria yang akrab di sapa Sani itu, memang beberapa kali terlibat 'perang' pernyataan, salah satunya saat DPRD membentuk Pansus sebagai pengawasan terhadap projek pembangunan Monorail. Ahok menilai hal demikian hanyalah akal-akalan saja, untuk mencari uang tambahan.

5. Ketua FPI Jakarta, Habib Salim Alatas (Habib Selon)

Pernyataan Ahok tentang adanya preman yang membekingi PKL Tanah Abang serta akan memenjarakan PKL Tanah Abang juga mendapat kecaman dari Ketua Front Pembela Islam (FPI) DKI Jakarta, Habib Salim Alatas.

Salim Alatas yang akrab di sapa Habib Selon ini pun membantah adanya preman di wilayah Tanah Abang yang membekingi para PKL. Selain itu dia mendesak Ahok menertibkan PSK terlebih dahulu sebelum menertibkan PKL Tanah Abang.

Terkait hal itu, Ahok mengatakan, penertiban pekerja seks komersil dilakukan secara berkesinambungan bersama penertiban PKL. Menurut dua hal itu beda konteks.

"Mereka (FPI) mencoba membalikkan isu. Prostitusi ya urusan prostitusi, tindakannya beda. Jadi sebelum prostitusi bebas, saya enggak berhak nginjak jalan raya ini ?", ungkap Ahok.

Lantas dirinya balik meminta FPI untuk tidak menjual agama untuk kepentingan tertentu.

"Enggak usah munafik lah. Yang namanya jual-jual agama kalau dapat setoran enggak usah munafik, oknum-oknum semua enggak jelas. Di Jakarta ini enggak usah jualan-jualan begitu lah", ujar Ahok, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/7).

sumber  : metropolitan.inilah.com