Sebagaimana di ungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, bahwa kendati pihaknya be- lum lakukan evaluasi terhadap penye- lenggaran PRJ 2013, namun Pemprov DKI tengah rencanakan untuk melepas kepemilikan saham pada PT JI-Expo sebesar 13 persen.
"Kami lagi berpikir kalau tahun depan lebih baik
kita tidak usah mendapat saham dari mereka lagi. Kami keluar saja dari PT
JI-Expo", ujar Ahok, sapaan akrabnya Basuki, di Balai Kota DKI, Jakarta,
Senin (8/7).
Dengan demikian Pemprov DKI tidak perlu mendapatkan
deviden dari saham tersebut. Namun, pelepasan saham harus di ganti
dengan penyediaan lahan 5 hektar oleh PT JI-Expo. Lahan tersebut akan di gunakan
oleh PKL atau pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk memasarkan produk-produk
kreatifnya tanpa di pungut bayaran.
"Kami akan minta jatah itu kan. Dia harus
sediakan tempat sekitar 5 hektar dari total luas lahan Kemayoran. Untuk para
pedagang yang diseleksi dari Pemprov, termasuk produk-produk kreatif bisa
jualan di sana tanpa bayar", ujarnya.
Menurutnya, Pemprov DKI tidak memerlukan saham, karena
deviden tidak pernah di berikan oleh PT JI-Expo. Setelah sekian lama, deviden
baru di berikan PT JI-Expo pada 28 Maret 2013 sebesar Rp 1,7 miliar. Pihaknya
akan membuat perjanjian, selain melepaskan saham Pemprov DKI, PT JI-Expo di
wajibkan menyediakan lahan 5 hektar untuk PKL dan pelaku UKM kalau masih mau
menyelenggarakan PRJ di Kemayoran.
"Perjanjiannya, mereka bisa tetap jadi penyelenggara
PRJ, tetapi dia wajib menyediakan lahan 5 hektar. Untuk kita pakai bagi para
pengusaha kecil menengah berjualan di dalam. Mereka mau pameran mobil atau
motor, terserah, tetapi 5 hektar nya untuk pedagang kerak telor yang akan kami
seleksi lagi dan tidak usah bayar. Saham 13 persen itu ambil saja. Biar 100
persen punya keluarga Murdaya Po saja", tegasnya.
Selain itu, Ahok membantah omset transaksi jual beli selama
penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran menurun karena ada Pekan Produk Kreatif
Daerah (PPKD) yang di sebut-sebut sebagai embrionya PRJ 'tamdinagn'. Karena PPKS berbeda
kelas dengan PRJ yang telah memiliki target sendiri.
"Tidak kok, omzet nya tidak menurun, kelasnya
berbeda kan. Sekarang pameran di mana-mana saja silakan. Seperti pameran mobil, pengunjungnya selalu penuh, kan. Orang demen, karena kelasnya beda", kilahnya.
Dikatakan pula bahwa untuk penyelenggaraan PRJ di tahun-tahun mendatang, Pemprov DKI tidak akan
peduli siapa saja yang mau datang. Pemprov DKI hanya memikirkan pelaku usaha
kreatif, jujur dan produktif mendapatkan tempat untuk memasarkan produknya.
"Sekarang Pak Gubernur tidak peduli yang datang
siapa. Silakan datang. Pak Gubernur hanya berpikir orang kreatif, jujur dan
produktif kan butuh tempat untuk memasarkan barangnya. Nah, tempatnya dimana ?
Itu yang harus kita buat", ujar Ahok.
Karena itu dia menegaskan agar PT JI-Expo mau menerima
saham milik Pemprov DKI, dan di tukar dengan penyediaan lahan 5 hektar untuk
jualan. "Dulu memang dikasih oleh PT JI-Expo. Makanya kita bilang jangan
kasih saham deh. Kamu tarik kembali deh. Mendingan kasih kita 5 hektar tempat
untuk jualan", pungkasnya.
sumber : beritasatu.com
.jpg)
