Kendati jarang muncul di publik setelah tak lagi menjabat Gubernur, namun Fauzi Bowo tetap ikuti perkembangan Kota Jakarta
di bawah kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama.
Saat ditemui pada akhir pekan lalu, lelaki yang akrab
di sapa Foke itu menilai ada beberapa kebijakan yang di ambil oleh Gubernur dan Wagub DKI
Jakarta, yang di anggap sudah tepat.
Namun, lelaki yang khas dengan kumis tebalnya itu juga
melihat ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Jokowi- Ahok selama hampir
satu tahun menjabat, yang belum mampu menyelesaikan per- soalan-persoalan di
Ibukota.
Sebagai orang yang pernah berkecimpung di Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta selama bertahun-tahun, Foke pun memberikan saran dan
masukan untuk suksesornya itu. Salah satunya mengingatkan Jokowi-Ahok untuk
menyiapkan kebijakan dan strategi yang tepat dalam menghadapi perubahan iklim
global.
Berikut saran dan penilaian yang diberikan oleh Foke
untuk Jokowi dan Ahok:
1. Pembatasan Kendaraan Bermotor di Jakarta
Fauzi Bowo mengatakan ia prihatin melihat jumlah
kendaraan di Kota Jakarta terus meningkat. Ia pun mengingatkan Jokowi dan Ahok
untuk bisa mengambil kebijakan yang efektif dalam mengatasi hal ini, jika
Jakarta mau bebas dari hantu kemacetan.
"Ini seperti tanpa akhir dan only sky is the
limit," ujarnya di Jakarta beberapa waktu lalu.
Foke mengatakan, penting untuk diketahui bagaimana
Pemprov DKI Jakarta mengantisipasi peledakan jumlah kendaraan bermotor seperti
sekarang, yang mungkin akan lebih parah di waktu mendatang. Ia pun mengatakan,
kajian-kajian untuk pembatasan kendaraan bermotor sudah banyak dilakukan,
sehingga sekarang dibutuhkan keberanian Jokowi-Ahok untuk beraksi.
"Memang tidak mudah. Ini semua ada
langkah-langkahnya, yang penting warga dapat jaminan, dan langkah yang
diambil adalah yang benar serta bisa selsaikan masalah ini diwaktu
mendatang", katanya.
Fauzi Bowo juga memberi masukan agar, Jokowi dan Ahok
memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, untuk
mendapatkan kebijakan dalam menekan angka pertumbuhan kendaraan bermotor. Ia
melihat saat ini, antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat terkesan
berjalan sendiri-sendiri.
"Jadi ini tidak mungkin jumlah kendaraan
dibatasi, kalau tidak ada kebijakan yang terintegerasi atau terpadu, ini semua
merupakan tantangan, saya yakin bahwa ini bisa dicari solusi asal diawali
dengan niat dan tidak ada solusi jangka pendek,selesai 5 tahun yang penting
harus konsisten dan kontinuitas," tandasnya.
2. Penataan PKL di Jakarta
Fauzi Bowo mendukung kebijakan Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama dalam melakukan penataan dan
relokasi pedagang kaki lima (PKL), di wilayah DKI Jakarta. Ia mengatakan memang
sudah seharusnya hal itu dilakukan.
Pria yang akrab disapa Foke itu pun berbagi pengalaman
saat ia melakukan relokasi PKL di Pasar Senen, Jakarta Pusat.
"Waktu itu saya tanya sama yg dagang disana, 'Pak
gimana kalo kita pindah kesana, kepinggiran, ke tempat yang udah di sediakan' mereka
bilang, jawabannya rata-rata 'Pak lebih baik jalanan ini buat kita dagang.
mobilnya aja yang pindah ketempat lain'," ujarnya.
"Tapi kan itu tidak mungkin, sebab segmen kota
dan sarana prasarana kota ada fungsinya. Memang jalanan bukan buat orang dagang,
kalau di kembalikan ke fungsinya ya memang sudah seharusnya begitu,"
tambahnya.
Fauzi Bowo berharap apa yang dilakukan oleh
Jokowi-Ahok ini bisa konsisten di lakukan, dan tidak hanya sementara waktu saja,
tanpa membeda-bedakan lokasi penertiban. "Semoga langgeng, inikan untuk
kebaikan bersama, jadi harus di lihat dari kacamata yang proposional,"
tandasnya.
3. Lelang Jabatan Lurah dan Camat
Salah satu kebijakan yang diambil oleh Gubernur DKI
Jakarta Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama, adalah mencari lurah dan camat
dengan melakukan mekanisme lelang jabatan.
Meski sempat menimbulkan pro dan kontra dari beberapa
pihak, namun menurut Fauzio Bowo mekanisme lelang jabatan yang dilakukan oleh
Jokowi-Ahok tidak ada salahnya dilakukan. "Selama hasilnya bagus, ya
Alhamdulillah. Kalau memble itu yang salah," katanya.
Meski tidak mengkritik kebijakan itu, namun Foke yakin
jika kemampuan PNS yang sebelumnya ditunjuk untuk posisi lurah dan camat sudah
baik.
"Yang saya tahu, lelang jabatan yang menang
dia-dia juga (orang-orang yang sudah pernah menjabat lurah dan camat). Coba cek
deh, 80 persen emang yang sudah jadi lurah, jadi berarti orang-orang itu sudah
paham apa yang harus dikerjakan. Kecuali dari lelang itu ada 250 orang luar,
nah baru deh tuh namanya aneh, berarti pembinaan kemampuan kepemimpinan di
Jakarta buruk, tapi sekarang kan gak," jelasnya.
Fauzi Bowo menambahkan, saat ini yang di perlukan
adalah pengawasan yang baik serta sinergi yang baik dari pimpinan Pemprov DKI
Jakarta terhadap bawahannya. Sehingga mereka benar bekerja dengan tulus, bukan
karena takut.
4. Ambil Kebijakan Tepat Hadapi Urbanisasi
Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Wagub Basuki Tjahaja Purnama memutuskan
untuk menghapus operasi yustisi kependudukan (OYK), terhadap warga pendatang
baru.
Menanggapi hal itu, Fauzi Bowo mengatakan hal itu
boleh saja dil akukan. Namun, jika melihat data dari dinas kepedudukan dan
catatan sipil yang mengatakan ada peningkatan jumlah warga urban ke Jakarta
pasca lebaran tahun ini, Foke mengingatkan Jokowi-Ahok harus punya cara untuk
mengantisipasi hal itu.
"Saya kira kita jangan lihat metodenya, caranya
kaya apa itu bisa aja berbeda-beda, tapi yang jelas satu hal, bahwa kalau lebih
banyak kaum migran bertumpuk di satu tempat, maka masalahnya, ini tidak ada
intsrumen pengendalinya, maka kawasan urban itu tidak bisa lagi memberikan
layanan untuk masyarakat tersebut," ujarnya.
Disinilah Foke mengingatkan Jokowi-Ahok agar tidak
sampai Jakarta mengalami kebangkrutan seperti di Detroit, Amerika Serikat.
Sebab dengan banyaknya warga, maka kota harus juga mengeluarkan dana yang besar
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
"Pada dasarnya banyak kota-kota besar kita yang
sudah tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membiayai pelayanan kepada
masyarakatnya dengan baik, ini dikarenakan pengambilan kebijakan yang keliru
sehingga tidak ada lagi balace antara kemampuan untuk melayani dan disatu sisi
kemampuan untuk membiayai layanan itu, ini yang gak boleh terjadi, karena kalau
salah manajemen dengan keliru maka dia akan dihadapi satu skenario yang
ujungnya kebangkrutan," jelasnya.
5. Pembangunan Rusun
Sejak menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur,
Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama gencar melakukan pembangunan rumah susun
sewa sederhana (Rusunawa) di beberapa lokasi.
Rusunawa itu juga di gunakan untuk menampung warga yang
direlokasi dari permukiman kumuh, serta di bantaran waduk dan sungai di
Jakarta.
Fauzi Bowo mengatakan, selain membangun Rusunawa
Jokowi-Ahok juga harus membangun kemampuan pembiayaan dan kemampuan dari
masyarakat untuk berkontribusi."Contohnya di Singapura, saat membangun
perumahan, yang dibangun bukan cuma rumah tapi bangun dulu kesejahteraan wargannya,
sehinga mereka mampu membeli," ujarnya.
Ia melanjutkan, dengan demikian kesejahteraan
terbangun secara integrasi, selain itu beban Pemprov pun akan berkurang. "Bangun boleh saja, asal jangan bikin bangkrut
nantinya," ucapnya.
sumber : metropolitan.inilah.com
.jpg)
