Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) berencana membangun Rumah Susun (Rusun) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.Hal ini dilakukan guna memperpendek jarak tempuh antara tempat tinggal PNS dengan tempat kerja.
Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pihaknya akan memberikan fasilitas perumahan kepada PNS pusat sebanyak 17.984 unit Rumah Susun bagi PNS yang bekerja di wilayah DKI Jakarta.
"Pembangunan Rusun ini sebagai realisasi percepatan pembangunan rusun sesuai keputusan Presiden (Keppres) Nomor 31 Tahun 2013," katanya di acara Sosialisasi Pembangunan Rumah Susun PNS, di Jakarta, Senin (07/07/14).
Rumah Susun tersebut akan dibangun di atas tanah milik Sekretariat Negara (Sekneg) seluas 13 hektar yang diperuntukkan Menteri, Wakil Menteri dan PNS Aktif Golongan I, II dan III.
Djan menambahkan anggaran pembangunan Rusun PNS yang diklaim sebagai sarana meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerja mereka ini tidak menganggu APBN. Modal diperoleh dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS dan Pengembang.
Rusun PNS Dapat Dicicil Rp 2,3 juta / bulan
"Modal pembangunan diperoleh dari dua alternatif yaitu dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS sejumlah Rp 6 triliun dan pengembang," ujar Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, Senin (07/07/14).
Harga jual bagi Rusun yang dibangun Bapertarum adalah Rp 6 juta / M2 dengan cicilan di bawah Rp 1 juta perbulan. Sedangkan harga jual yang dibangun pengembang dipatok Rp 9.750.000 / M2 dengan cicilan Rp 2,3 juta perbulan.
Namun, ungkap Djan, cicilan harga tergantung dari jumlah uang muka dan tipe bangunan rusun. Kemenpera menyediakan lima tipe bangunan yaitu tipe 36, tipe 54, tipe 80, tipe 120 dan tipe 400.
Harga jual per unit untuk salah satu tipe berkisar Rp 337.320.000 juta dengan suku bunga KPR 7,25% dan tenor KPR 30 tahun. Unit Rusun ini dapat diangsur dengan uang muka 0%, 5% atau 10% dan dengan penghasilan PNS minimal Rp 6,9 juta.
properti.bisnis.com
.jpg)
