Siswa Ramai-ramai Ke ATM, Cek Saldo Dan Tarik Uang

Gubernur Jakarta, Joko Widodo memenuhi janji dalam kampanyenya. Sabtu (1/12), Kartu Jakarta Pintar (KJP) mulai di bagi-bagikan kepada para siswa tidak mampu.

KJP dapat di pergunakan untuk menarik uang di ATM Bank DKI. Layaknya kartu ATM, KJP mencantumkan nomor dan pemegang kartu. Bedanya, di KJP ada informasi tambahan: sekolah asal siswa.

Bank DKI, menerbitkan dua jenis kartu, yakni Platinum un­tuk siswa sekolah negeri. Silver untuk sekolah swasta. Walaupun kartunya beda, jumlah uang yang bisa ditarik siswa di ATM sama: Rp 720 ribu.

Usai menerima kartu ini, siswa ramai-ramai mendatangi ATM. Tujuannya untuk mengecek saldo dan menarik uang.

Chrisopran, siswa kelas XII SMA Paskalis termasuk pene­rima KJP. “Saya sudah dapat kartunya dari Sabtu kemarin,” kata­nya yang ditemui saat akan pulang sekolah setelah ujian.

SMA Paskalis terletak di Jalan Ranjau Nomor 13, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ada dua siswa se­kolah ini mendapat KJP. Umum­nya, mereka dari kalangan tidak mampu. Agar siswa penerima KJP mudah menarik uang, ATM Bank DKI disediakan di kom­pleks sekolah ini.

Chrisopran langsung menge­cek saldo setelah menerima KJP jenis Silver. “Ada uangnya Rp 720 ribu. Jadi itu rekapan selama tiga bulan ke depan,” kata pe­la­jaran yang mengambil jurusan IPS ini.

Setelah mengecek saldo, ia me­narik Rp 100 ribu untuk beli buku dan biaya transport. “Kartu Ja­karta Pintar ini sangat mem­bantu,” kata siswa mengaku orang­tuanya hanya penjual nasi uduk di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat.

SMA Paskalis?"tempat Chriso­pran sekolah?"menarik iuran dari siswa Rp 350 ribu per bulan. KJP ini bukan untuk membayar iuran sekolah. Tapi untuk siswa beli buku, seragam maupun transport.

Sebelum mendapat KJP, Chris­opran dipanggil pihak sekolah. Ia lalu diminta mengisi formulir. Ka­tanya untuk dapat KJP.  Ia tak tahu alasan pihak sekolah me­nyodorkan namanya sebagai pene­rima KJP.

Namun, ia tak mengetahui kri­teria apa saja yang dibutuhkan se­hingga pihak sekolah memilihnya untuk mendapatkan kartu KJP ter­sebut.

Sebelumnya, Chrisopran juga ter­catat sebagai penerima bantu­an dari Pemerintah DKI lewat pro­gram Rawan Putus Sekolah (RPS). Setiap bulan dia me­ne­rima bantuan Rp 240 ribu. Sama seperti jumlah yang disediakan Pe­merintah DKI lewat program KJP.

Kepala SMA Paskalis, The­resia Setyastanti senang beberapa sis­wanya menerima Kartu Jakarta Pintar. “Saya sangat senang dan suatu kebanggaan bagi kami bisa kedatangan Bapak Gubernur,” katanya.

Ia mengatakan, dua puluh sis­wa sekolah ini yang mendapat KJP memang benar-benar berhak mendapat bantuan. Ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluar­kan kelurahan.

Pihak sekolah lalu mereko­men­dasikan siswa-siwa yang tidak mampu yang pintar dan ber­perilaku baik untuk mendapat KJP.

Sebenarnya, kata Theresia, sis­wa lain yang dinilai berhak men­dapatkan KJP. Namun karena sekolah ini hanya dijatah 20, maka siswa calon penerima KJP diseleksi.

Menurutnya, siswa yang se­kolah di sini memiliki dengan latar belakang ekonomi beragam. “Kami memiliki siswa yang me­nengah ke atas, juga ada yang kurang mampu,” katanya.

Nita Lestari, siswi kelas 3 SMA Islam Al-Jihad, Joharbaru, Ja­kar­ta Pusat merasa senang menerima dana bantuan pendidikan dari Pe­merinta DKI. Apalagi orang­tuanya berasal dari keluarga tak mampu. Sehingga bantuan itu di­rasa sangat membantunya untuk sekolah.

 “Uang ini bisa digunakan untuk kebutuhan sekolah. Seperti mem­beli buku, sepatu, seragam sekolah dan sebagainya. Kartu ini juga dapat digunakan sampai saya lulus sekolah. Saya juga me­manfaatkan ini untuk ta­bungan,” ujar siswi yang baru ber­umur 17 tahun ini.

Kegembiraan juga dirasakan Dapot Hutauruk, siswa Kelas 3 IPS 1 Yappenda, Tanjungpriok, Ja­karta Utara. “Biasanya kalau mau beli seragam saya nabung dulu, tapi sekarang bersyukur sudah dapat Kartu Jakarta Pintar, dan uangnya bisa ditabung untuk dipakai yang lain,” kata siswa yang berasal dari keluarganya tidak mampu ini.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto me­ngatakan untuk tahap KJP diberikan kepada 3.013 siswa di lima wilayah Jakarta. Yakni 705 siswa dari 28 sekolah di Jakarta Pusat, 1.662 siswa dari 46 seko­lah dari Jakarta Utara.

Kemudian di Jakarta Selatan 4 sekolah dengan 71 siswa, Jakarta Timur 31 sekolah dengan 290 siswa. KJP juga dibagikan kepada 285 siswa dari dua sekolah di  Kepulauan Seribu.

Taufik mengatakan dana KJP untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara cukup untuk 3 bulan ke de­pan. Sedangkan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Se­ribu cukup untuk 6 bulan ke depan.

“Anggarannya pada tahun ini Rp 37 miliar, tapi tahun depan men­capai Rp 378 miliar karena dari sis­wa SD, SMP dan SMA akan di­bagikan kartu ini,” katanya.

Taufik menargetkan tahun ini ada 375.539 siswa dari 1.085 SMA/SMK yang mendapat KJP.  “Tahun depan Kartu Jakarta Pin­tar akan diberikan kepada siswa-siswi dari keluarga miskin dan sangat miskin, mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK negeri dan swasta de­ngan total keseluruhan 332.000 sis­wa,” katanya.

Ia mengatakan, pemberian KJP ini kepada siswa untuk melatih me­reka bertanggung jawab me­ngelola bantuan yang dibe­rikan Pemerintah DKI. “Melihat ini dari sisi pendidikan siswa untuk bisa memberikan kepercayaan yang sudah diberikan. Kita per­cayakan pada siswa,” katanya.

Taufik mengatakan penga­wasan penggunaan KJP meli­bat­kan pihak sekolah juga orang tua siswa. Sekolah akan mengundang orang tua untuk diberikan pe­nga­rahan dan diharapkan selalu ber­komunikasi dengan sekolah mengenai penggunaan KJP.

Selain itu, masyarakat yang tinggal bersama dengan penerima kartu diminta juga mengawasi agar penggunaan KJP sesuai ke­butuhan siswa.

 “Koordinasi masyarakat di wilayah, misalnya RT ikut meng­awasi KJP untuk penggunaan yang baik,” katanya.

Sekolah Kartini Berharap Siswanya Dapat Kartu

Sekolah Darurat Kartini yang selama ini menampung ratusan anak-anak tidak mampu juga ingin dapat Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kalau bisa siswa dapat Kartu Pintar supaya bisa dapat segala macam untuk kebutuhan sekolah. Dulu yang soal lahan itu, Pak Ahok sudah balas, tanahnya sudah beres, dan bangunannya sudah diselesaikan sama Pak Polisi,” kata Sri Irianingsih, salah satu pendiri Sekolah Darurat Kartini.

Wanita yang akrab dipanggil Ira ini mengaku sudah meminta KJP ke Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama (Ahok) kewat pesan singkat (SMS). “Soal Kartu Pintar sudah saya SMS, cuma belum dibales,” katanya.

Ira berharap permintaannya bisa segera dikabulkan agar siswa di Sekolah Darurat Kartini?"yang juga warga DKI Jakarta?"bisa memperoleh hak dasarnya: mengenyam pendidikan.

“Anak-anak kan sudah terbantu kalau dikasih Kartu Pintar. Biar aku yang ngasih makan dan sekolah mereka. Segeralah, mereka kan butuh, sebagai anak DKI Jakarta, sebagai warga negara Indonesia mereka itu berhak,” katanya.

Seperti diketahui, Sekolah Darurat Kartini sekolah tidak pernah memungut kepada 621 muridnya sejak 1990. Sekolah yang dikelola kakak beradik kembar, Sri Rossyati dan Sri Irianingsih ini beberapa kali pindah tempat karena digusur.

Awalnya di Pluit. Lantaran digusur pindah ke Ancol, Penjaringan, dan Kali Jodo, Jakarta Utara. Saat ini Sekolah Darurat Kartini menempati lahan di pinggir rel Kampung Bandan  Jakarta Utara. PT KAI telah meminta sekolah ini pindah dari pinggir rel.

Dukung ‘Jakarta Pintar’ Bank DKI Tambah ATM

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan mem­ben­tuk tim khusus untuk meng­awasi penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP). “Tim ini baru akan saya bentuk kalau se­mua kartu sudah didis­tribusikan, yaitu sebanyak 332.000,” katanya.

Tim ini bertugas meng­awasi penggunaan KJP, na­mun untuk saat ini peman­tauan dilakukan pihak-pihak yang dekat dengan siswa pe­nerima KJP.  “Karena pro­gram KJP ini baru dimulai, jadi pemantauannya masih di­lakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan siswa, se­perti guru, kepala sekolah, orang tua murid, dinas pen­didikan dan inspektorat. Nanti, baru kita bentuk tim khusus,” katanya.

Jokowi menjelaskan, pe­lun­curan Kartu Jakarta Pintar merupakan yang pertama kali dan sudah dicoba di anjungan tunai mandiri (ATM) Bank DKI. “Bulan ini ada tam­bah­an 6.000-an. Tahun depan kira-kira 332 ribu yang mau di­lun­curkan untuk sekolah swasta dan negeri,” katanya.

Ia menambahkan, paling banyak sekolah swasta yang diberikan Kartu Jakarta Pin­tar. “Jadi yang SMA dan SMK diberikan 240 ribu, SMP 210 ribu dan yang SD 180 ribu. Itu bukan untuk bia­ya sekolah, tapi untuk biaya beli seragam, sepatu, buku dan biaya tambahan gizi, ser­ta transport, karena biaya se­kolah sudah ditanggung,” katanya.

Menurutnya, siswa yang ingin mendapatkan kartu ini namanya harus ada dalam base line data. Jika kartu te­lah selesai dicetak tapi masih ada siswa yang ingin men­da­patkan, akan dibuka pendaftaran lagi.

“Ini base line sudah saya pegang. Setiap tanggal 1 uang itu sudah masuk. Peng­gunaannya nanti dikontrol dan di-sampling setiap anak,” katanya.

Sesuai aturan, KJP dapat dimanfaatkan siswa untuk menutupi biaya transportasi, keperluan membeli buku, peningkatan gizi, dan hal lain­nya yang masuk dalam ke­butuhan personal siswa untuk bersekolah.

Jokowi mengancam akan memberikan sanksi apabila ada siswa yang kedapatan menggunakan KJP di luar per­untukannya. “Jangan untuk yang lain. Kalau untuk beli televisi nanti kartunya saya cabut,” katanya.

Direktur Utama Bank DKI Eko Budiwijono menga­ta­kan pihaknya mendukung program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dikeluarkan Pe­merintah DKI. Untuk mem­per­mudah siswa menarik uang, pihaknya akan me­nam­bah mesin ATM.

“Kalau di 2013 kita ingin nambah 200 ATM, nanti pe­nempatannya kita atur se­demikian rupa, di kantong-kantong yang berhubungan de­ngan memperluas akses jakarta pintar,” katanya.

Namun, Eko belum mau menyebut berapa persentase dari ATM baru itu yang akan didistribusikan di sekolah-sekolah. “Saya belum bisa ten­­tukan, karena belum sur­vei tapi nanti kita liat kan­tong-kantong mana yang per­lu ATM, pasti kita sup­port,” katanya.

Mengenai berapa besar dana untuk mendukung pro­gram KJP ini, Eko enggan menyebutkannya. “Itu ja­ngan ditanya saya, itu dita­nya ke Dinas Pendidikan,” katanya.

Gubernur DKI Joko Widodo memenuhi janji kampanyenya. Sabtu pekan lalu, dia meluncurkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Kartu ini dibagi-bagikan kepada siswa tidak mampu.

Bentuk dan fungsi KJP seperti kartu ATM. Kartu ini bisa dipakai untuk menarik uang di ATM Bank DKI. Layaknya kartu ATM, KJP mencantumkan nomor dan pemegang kartu. Bedanya, di KJP ada informasi tambahan: sekolah asal siswa.

Bank DKI, penerbit KJP mem­buat dua jenis kartu. Platinum un­tuk siswa sekolah negeri. Silver untuk sekolah swasta. Walaupun kartunya beda, jumlah uang yang bisa ditarik siswa di ATM sama: Rp 720 ribu.

Itu dana yang disediakan Pe­me­rintah DKI untuk seorang sis­wa SMA dan SMK untuk tiga bulan. Artinya, setiap bulan siswa dijatah Rp 240 ribu.

sumber : rmol.com