Untuk itu, setiap kali membicarakannya kepada sesama penghuni lain, penulis selalu mengatakan mereka harus berterimakasih pada Bapak Jusuf Kalla, yang kalau dilacak di 'google' masih ada beritanya.
Berulangkali beliau mengingatkan, antara lain bahwa Menteri Perumahan Rakyat, bukanlah Menteri Perumahan Konglomerat. Oleh karenanya, jangan hanya datang di acara konglomerat, tapi perumahan rakyat harus diperhatikan.
Dan berkat teguran-teguran Bapak Jusuf Kalla-lah akhirnya rumah impian untuk sebagian kami yang tak mudah usia lagi, tapi tak memiliki hunian akhirnya bisa terwujud.
Begitu pula dengan tetangga penulis yang berstatus PNS, kantornya di Jakarta tapi rumah dinasnya di Bogor, akhirnya bisa menetap di Jakarta, tanpa harus boros energi setiap hari pulang-pergi Bogor Jakarta. Sekali lagi : "Terima kasih Bapak Jusuf Kalla".
Penguasa berganti, maka kebijakan pun berganti pula. Unit hunian vertikal rusunami yang rencananya dibangun sekian tower, ternyata 'hanya' di bangun dua saja. Kelanjutan tower yang lain hanya 'rumput bergoyang yang tahu'. Keseriusan pemerintah daerah dalam memecah setifikat kini pun masih ditunggu, karena berulangkali di chek ke pengembang soal pemecahan sertifikat, katanya masih macet di Pemda.
Sebagai penghuni disini, dari segi kenyamanan di rasakan ada perbaikan yang terus menerus. Misalkan saja persoalan listrik yang kerap padam di awal-awal menempati rusunami, kini berangsur mulai teratasi, meski kadang sekali dua kali masih terjadi.
Konon pemadaman tersebut lantaran listriknya mengikuti Pademangan Timur, bukan dari Kemayoran yang harusnya infrastrukturnya sebagai bekas Bandara harusnya jaringannya lebih baik. Dari segi penerangan jalan juga, sama-sekali belum ada penerangan jalan yang diinstalasi PLN di sepanjang jalan tepi kali menuju Apartemen Bandar Kemayoran, padahal hunian ini mulai ramai.
Namun ada sebuah persoalan lagi yang masih menjadi tanda-tanya bagi penulis. Yakni dari segi pencatatan kependudukan yang harusnya bisa segera di atasi demi kerapihan administratif menjelang pesta demokrasi, Pemilukada dan sejenisnya.
Adapun kop surat pengelola terdahulu, pencantuman alamat Apartemen Bandar Kemayoran ini di Jl. Benyamin Sueb, yang Jakarta Pusat. Tapi, entah kenapa, selanjutnya di informasikan oleh pihak pengelola yang sekarang bahwa alamat kami menginduk kependudukan ke Pademangan Timur, Jakarta Utara.
Cukup aneh.. Apartemen Bandar Kemayoran, Jl. Benyamin Sueb, Kemayoran, induk kependudukannya masuk ke Pademangan Timur, Jakarta Utara ? Bukankah Kemayoran letaknya di Jakarta Pusat? Kepada Dinas Kependudukan, di himbau dengan sangat agar ini menjadi perhatian yang serius demi terjaganya tertib administrasi.
Bisa jadi lantaran masalah yang demikian pulalah sehingga membuat pihak pengelola meminta agar penulis menunda urusan pemindahan data kependudukan, Di katakan bahwa saat di urus, ternyata Kelurahan Pademangan Timur belum mau menerima.. jadi bagaimana tanggapan dari Bapak-Bapak Birokrat ?
Harpin Rivai
birokrasi.kompasiana.com
birokrasi.kompasiana.com
.jpg)
