Sejumlah jajaran Kodim 0501 Jakarta Pusat me- lakukan uji test narkoba
melalui media urine, di aula Kodim 0501, Ke- mayoran, Jakarta Pusat, Senin
(29/4).
Semakin banyaknya ka- sus keterlibatan aparat TNI dan polisi yang menggunakan narkoba sangat mengkhawatirkan masyarakat.
Alat negara yang seharusnya melindungi rakyat dari pengaruh buruk terutama narkoba justru menjadi pengguna narkoba. Hal ini disampaikan oleh pengamat sosial politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito menanggapi penangkapan seorang Perwira TNI yang terlibat narkoba di Semarang beberapa waktu lalu.
Alat negara yang seharusnya melindungi rakyat dari pengaruh buruk terutama narkoba justru menjadi pengguna narkoba. Hal ini disampaikan oleh pengamat sosial politik Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito menanggapi penangkapan seorang Perwira TNI yang terlibat narkoba di Semarang beberapa waktu lalu.
Menurutnya, peningkatan keterlibatan aparat yang menggunakan narkoba menunjukkan dekadensi dan demoralisasi aparat TNI. "Walaupun punya disiplin militer yang kuat, tapi karena pengaruh dari luar dan kemudahan mendapatkan narkoba, seorang aparat setingkat perwira bisa saja mencuri kesempatan mencobanya. Ini perwira dekaden", ujar Arie Sujito, Rabu (1/5).
Menurutnya juga karena beban tugas yang berat, serorang perwira akhirnya mudah demoralisasi dan mencoba mencari pelampiasan dengan menggunakan narkoba. "Situasi politik seperti saat ini sangat membebani prajurit sehingga mereka mencari pelarian", jelasnya.
Kalau di biarkan dan tidak ada evaluasi secara sistemik maka menurutnya pengguna narkoba di kalangan aparta TNI dan polisi bisa meluas. Sementara itu anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy menilai penangkapan perwira TNI Lantamal Semarang, Kolonel ASB oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah tamparan keras buat korps TNI. "Ini merupakan bukti TNI yang menjadi tulang punggung keamanan negara saja telah terintervensi oleh bahaya laten narkoba", ujarnya, Selasa (30/4).
Menurut Aboebakar, bagaimana mungkin anggota TNI sebagai garda terdepan yang berhadapan dengan musuh negara tetapi di rasuki narkoba, tentu sangat berbahaya bagi ketahanan negara. Di tambahkan, ini juga sebagai peringatan terhadap Polri karena ada dugaan penyuplai narkoba untuk Danlantamal adalah anggota Polisi dari Direktorat Intelkam Polda Jawa Tengah yang berpangkat Brigadir. "Apa jadinya jika penjaga pertahanan dan keamanan negara sama-sama di rasuki narkoba", paparnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, jika negara menilai narkoba sebagai penyakit, hendaknya segera di amputasi. Di katakan, tidak boleh ada toleransi untuk para anggota TNI dan Polri yang terlibat narkoba, harus di lakukan pemberhentian agar tidak menular ke anggota yang lain. Lembaga TNI dan Polri, harus steril dari narkoba karena merupakan aset strategis nasional yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan pertahanan negara. "Perlu berbagai terobosan untuk memproteksi agar anggota TNI dan Polri terhindar dari narkoba", lanjutnya.
Menurut Aboebakar, upaya preventif dari bahaya narkoba hendaknya setiap jenjang pendidikan dan promosi sebaiknya di lakukan pemeriksaan narkoba sehingga dapat di lakukan deteksi lebih dini. Selain itu, Mabes TNI dan Polri perlu bekerja sama dengan BNN untuk melakukan tes urine secara rutin.
Sumber : Harian Sinar Harapan & BNN
.jpg)
